Masa Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal

Demokrasi Liberal sendiri merupakan sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.

Berawal dari pengakuan kedaulatan, bangsa Indonesia mulai mengadakan penataan kehidupan politik dan ekonomi. Masa demokrasi liberal adalah masa dimana sistem parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1950.

Masa demokrasi liberal ini ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Dimana, pada masa itu Indonesia sebagai “negara baru” harus banyak belajar dalam berbagai hal, sehingga negara semakin kuat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yang akibat sering terjadinya perubahan kabinet berdampak negatif terhadap kehidupan ekonomi Indonesia.

1.     Upaya

A.    Gunting Syarifudin

Gunting Syarifudin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau senering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp.2,50 keatas dipotong nilainya hingga setengahnya. Hal ini bertujuan guna menanggulangi deficit anggaran sebesar Rp.5,1 miliar dan bisa mengurangi jumlah uang yang beredar.

B.    Program Benteng

Program Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional, dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing dan malah berdampak negative terhadap deficit anggaran yang membengkak menjadi 3 miliar pada tahun 1952.

C.    Nasionalisasi De Javasche Bank

Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menaikan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Dengan nasionalisasi bank yang semula milik Belanda ini maka pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter.

D.    Kebijakan Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali Baba ini melibatkan pengusaha pribumi (Ali) dan pengusaha keturunan Tionghoa (Baba). Lewat program ini, pengusaha keturuanan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi, dan imbalannya mereka akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah.

2. Politik

Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR

Pergantian Kabinet : 

1.     Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951),

2.     Kabinet Sukiman-Suwirjo (26 April 1951-3 April 1952),

3.     Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953),

4.     Kabinet Ali Sastroamidjojo (31 Juli 1953-12 Agustus 1955),

5.     Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956),

6.     Kabinet Ali Sastroamidjojo II (20 Maret 1956-4 Maret 1957),

7.     Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959)

Demokrasi liberal berakhir di Indonesia dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit yang salah satu isinya menyatakan kembali kepada UUD 1945 itu, otomatis menyatakan bahwa demokrasi liberal berakhir